oleh

Kemenag Siapkan Dashboard Layanan Masyarakat, Wamenag: Cukup Satu Pintu!

BABEL.SIBERINDO.CO – Masyarakat tidak seharusnya direpotkan dengan banyaknya aplikasi atau harus mengetahui unit kerja yang bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan layanan Kementerian Agama. Cukup melalui satu pintu digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi, berkonsultasi, menyampaikan pengaduan, hingga memantau tindak lanjut layanan yang dibutuhkan.

Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i dalam arahannya pada Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Agama Tahun 2026.

“Masyarakat tidak perlu memahami struktur birokrasi Kementerian Agama untuk mendapatkan layanan. Cukup melalui satu pintu, masyarakat harus bisa mengakses informasi, menyampaikan pertanyaan, berkonsultasi, dan mendapatkan kepastian tindak lanjut,” tegas Wamenag, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti pada pengembangan aplikasi. Teknologi harus mampu menyederhanakan proses birokrasi sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana teknologi memudahkan birokrasi, menyatukan data, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

Wamenag meminta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mengambil peran strategis dalam mewujudkan satu dashboard layanan masyarakat yang terintegrasi dengan seluruh unit eselon I. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pernikahan, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, pesantren, pendidikan keagamaan, perizinan, hingga layanan keagamaan lainnya tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

Baca Juga  Tidak Ada Legalitas, Aktivitas TI Rajuk Dihentikan Polsek Belinyu

Ia juga mendorong optimalisasi Pusaka Super Apps sebagai pintu masuk utama layanan publik Kementerian Agama, bukan hanya sebagai sarana absensi dan penyampaian informasi. “Integrasikan layanan digital agar masyarakat dan aparatur tidak kebingungan dengan banyaknya kanal pelayanan. Utamakan manfaat dan kemudahan penggunaan,” pesannya.

Akhiri Ego Sektoral dalam Pengelolaan Data

Selain penyederhanaan layanan, Wamenag menekankan pentingnya tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, perbedaan data antarunit kerja dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Karena itu, setiap unit harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memastikan validitas data sesuai bidang masing-masing.

“Akhiri ego sektoral dan perbedaan data antarunit kerja,” tegasnya.

Wamenag mengungkapkan bahwa penguatan tata kelola data Kementerian Agama telah memiliki landasan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, ia mendorong pengelolaan data yang terkoordinasi dengan Pusdatin agar informasi resmi Kementerian Agama dapat disajikan secara konsisten.

Baca Juga  Polairud Polres Basel Ajak Nelayan Tanjung Ketapang Toboali Wujudkan Kamtibmas di Wilayah Pesisir

“Data harus menjadi dasar perencanaan program, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi,” ujarnya.

Ia juga meminta Pusdatin tidak hanya menunggu data dari unit kerja, tetapi aktif melakukan supervisi untuk memastikan kesesuaian format, akurasi, dan kesiapan integrasi data.

Menurutnya, Pusdatin memiliki kedudukan strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program Kementerian Agama.

“Pusdatin bukan sekadar unit pendukung administrasi, melainkan institusi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi birokrasi Kementerian Agama,” katanya.

Wamenag meminta pembenahan tata kelola digital dilaksanakan dengan prioritas, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu yang jelas. Evaluasi berkala juga diperlukan agar hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

“Pastikan setiap program menghasilkan perubahan nyata dan terukur,” pesannya.

Pusdatin Fokus pada Empat Prioritas Digitalisasi

Sejalan dengan arahan Wamenag, Kepala Pusdatin Kementerian Agama Abdul Rouf menyampaikan bahwa pihaknya memfokuskan pengembangan TIK tahun 2026 pada empat program prioritas, yakni simplifikasi aplikasi, Satu Data Kementerian Agama, penguatan infrastruktur jaringan, dan keamanan siber.

Dalam penyederhanaan aplikasi, Pusdatin telah melakukan sejumlah upaya integrasi layanan. Pengembangan juga diarahkan pada penguatan super app berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) agar pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih cepat.

Baca Juga  KUA-PPAS 2022 Disepakati, Gubernur Sampaikan Enam Fokus Prioritas Pembangunan Utama

“Nah, ini sudah kita coba untuk bagaimana memperkuat super app itu berbasis AI,” ungkap Kepala Pusdatin.

Terkait Satu Data Kementerian Agama, Pusdatin terus mendorong implementasi PMA Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan penguatan tata kelola data yang terintegrasi.

Sementara itu, penguatan infrastruktur masih menghadapi tantangan keterbatasan perangkat dan anggaran. Kepala Pusdatin menjelaskan bahwa sebagian besar server yang digunakan telah berusia lebih dari lima tahun sehingga membutuhkan perhatian dalam pengembangan infrastruktur ke depan.

Pada aspek keamanan, Pusdatin juga memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap sistem digital Kementerian Agama.

Keempat prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya Pusdatin memperkuat fondasi transformasi digital, baik dari sisi layanan, data, infrastruktur, maupun keamanan.

Melalui penguatan tersebut, Kementerian Agama diharapkan mampu menghadirkan layanan digital yang tidak hanya terintegrasi secara sistem, tetapi juga mudah diakses dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital bukan ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan yang mereka butuhkan.(***)

 

News Feed