Oleh Wina Armada Sukardi, _ Pakar Hukum dan Etika Pers_ KENDATI masih banyak mengandung kontraversial, nampaknya Peraturan Presiden (Perpres) “tentang Tanggung Jawab
Penulis: sinbabel
Draf Peraturan Presiden Tentang Media: Organisasi Pers Siber Terbesar di Indonesia Sejalan dengan Google
JAKARTA- Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia—beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber— sejalan dengan pernyataan Google yang memberi
Google Asia Pacific Mengingatkan Pemerintah Indonesia Soal Peraturan Presiden Joko Widodo Soal Masa Depan Media
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik mengingatkan pada Pemerintah Indonesia dalam rencana penandatanganan Peraturan
Din Syamsuddin Dukung dan Apresiasi KSAD Dudung Terkait Pembangunan Islamic Center di Solo
Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin menyambut positif gerak cepat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung
Jokowi Sapa Prabowo, Teriakan Presiden Menggema dari Kader PKB
SOLO— Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI datang menghadiri acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-25 di Stadion Manahan,
Muzani: Prabowo Bertekad Selesaikan Masalah Kemiskinan di Indonesia
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi akbar kader Gerindra wilayah Jakarta Pusat di Lapangan Banteng, Minggu (16/7). Turut hadir anggota DPR
Kanwil Kemenkumham Babel Ikuti RAKOR KORWAS PPNS Yang Digelar Dit Reskrimsus Polda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam
PUB dan Pemkot Tangerang Selatan Siap Gelar Gebyar Seni Budaya Banten 2023
Perkumpulan Urang Banten (PUB) Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menggelar perhelatan Budaya Banten yang dikemas dalam sebuah event bertajuk Gebyar Seni Budaya
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB Seperti Ujian Nasional
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk meninjau kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pernyataan ini disampaikan Muzani menyusul
Stafsus Menteri Tinjau dan Berikan Penguatan Reformasi Birokrasi pada UPT di lingkungan Kemenkumham Babel
Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Kemenkumham RI, Milton Hasibuan, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Harun Sulianto, tinjau dan berikan
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 37
- Berikutnya










