SIBERINDO, BABEL — DPRD kabupaten Bangka melalui Komisi I mengadakan rapat koordinasi bersama 3 mitra OPD Pemkab Bangka, yakni Dinas kesehatan, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, serta dari 3 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bangka, RSUD Depati Bahrin, RS Syafri Rahman, RS Eko Maulana Ali, Rabu (17/3/2021).
Komisi I Dipimpin oleh Pirdaus Johan dan Anggota Marianto, Deni Hasbi sedangkan Dinas Sosial dihadiri oleh Kepala Dinas Baharudin Bafa, Kepala Dinas Dindikpora Rozali Romkad, Sekretaris Dinas Kesehatan Harmindo, Direktur RSUD Depati Bahrin Yogi Yamani, Direktur RS Syafri Rahman Adithia Andeska, Direktur RS Eko Maulana Ali Hary Ramadian.
Tujuan dari rapat ini adalah dalam rangka melakukan koordinasi lintas Sektoral kesehatan, dan masalah sosial, pendidikan sekolah tatap muka, penanganan anak inklusi di desa-desa, Pelayanan Rumah Sakit, dan sebagainya.
Firdaus Djohan mengatakan, rapat koordinasi ini dinilai penting agar permasalahan yang terjadi pada OPD terkait dapat langsung didengar oleh komisi I, yang merupakan mitra membidangi OPD tersebut, yang sengaja diundang hari ini.
“Kami dari Komisi I sengaja memanggil para Pimpinan OPD dan 3 Direktur Rumah sakit untuk melakukan koordinasi, pada prinsipnya kami ingin sharing pendapat terkait permasalahan yang ada,” terang Pirdaus Johan.
Sementara itu Marianto meminta kepada dinas-dinas tersebut untuk menyampaikan permasalahan dilapangan yang hadapi sehingga dapat didiskusikan secara bersama karena dari ketiga Dinas tersebut banyak keterkaitan dalam hal pelayanan masyarakat.
“Seperti untuk dinas kesehatan sejauh mana pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), Dinas Sosial bagaimana terkait pengalihan Bantuan sosial yang semula ditangani BPKAD sekarang dikembalikan ke Dinas Sosial, dan untuk Pendidikan sejauh mana progress pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pelaksanaan pendidikan inklusi,” Jelas Marianto.
Sekretaris Dinas Kesehatan Harmendo menyampaikan, untuk UHC dana yang dianggarkan untuk dinas kesehatan yaitu diangka 7 miliar dan untuk pelaksanaan UHC memang belum mencapai 95 % dikarenakan pengaruh Pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran yang di banyak di refocusing.
Sedangkan Yogi direktur RSUD Depati Barin menyampaikan untuk pelayanan pengobatan di Kabupaten Bangka sudah sangat baik karena secara nasional masyarakat sudah mempunyai BPJS, untuk yang tidak mampu membayar BPJS ada bantuan BPJS kategori PBI penerima bantuan iuran dan yang terakhir untuk yang tidak mempunyai BPJS bisa dicover dengan SKTM.
“Dimana terdapat anggaran khusus di Dinas kesehatan untuk diklaim oleh rumah sakit apabila pasien membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan olah Dinas Sosial, terakhir untuk masyarakat luar Bangka atau orang terlantar yang ingin berobat ada bantuan dari pihak provinsi,” Ungkapnya.
Direktur Rumah Sakit Syafrie Rahman Adithia menyampaikan, masalah terkait pembangunan gedung untuk fasilitas High Care Unit (HCU) dan pengerjaan land clearing dimana kontur tanah di RSU Syafrie Rahman yang rawan longsor, serta kekurangan peronil.
“Sedangkan untuk pelayanan mereka telah melaksanakan pelayanan kerumah-rumah bagi masyarakat Kecamatan puding Besar yang tidak bisa datang kerumah sakit,” Bebernya.
Kepala Dinas sosial Baharudin Bafa menyampaikan, bahwa dinas sosial saat ini tengah mempersiapkan terobosan yaitu Gerbang Mulia yang merupakan singkatan dari Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama.
“Dimana terdapat Rumah Pelayanan Sosial (RPS) sebagai tempat untuk menampung masyarakat yang mempunyai masalah social seperti orang tua terlantar, anak terlantar, ataupun anak yang bermasalah hukum meskipun saat ini dengan semua keterbatasan, hanya mampu menampung dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selebihnya akan di arahkan ke tempat penampungan lain sesuai prosedur,” Imbuhnya.(aditya)
