BANGKA, SIBERINDO.CO ,– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka Taufik Turki menyatakan Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, meminta kepada Saudara Sekda Bangka Andi Hudirman buka-bukaan mengenai besarnya TPP beban kerja beberapa OPD yang menerima itu,
Kita tahu selama ini paling hoby ngomong “yo kita buka-bukaan kalau nak tu” adalah Saudara Sekda kalau di media, sekarang saya Taufik Turki yang menagih janji “kita buka-bukaan masalah TPP Beban Kerja beberapa OPD di Kabupaten Bangka yang nilainya tembus 20 miliyar rupiah per tahun,” kata Taufik, Senin (2/7/2021).
Politisi Partai Gerindra ini berharap Sekda Bangka selaku Ketua Tim TAPD Kabupaten Bangka berani bersuara atau buka-bukaan mengenai tabir kepalsuan dibalik Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja kepada publik, karena kita sepakat didalam penganggaranan, pembelanjaan serta pertanggung jawaban penggunaan seluruh anggaran APBD Kabupaten Bangka harus transfaran, efisien, efektif dan akuntable
” Menurut Taufik, Berbicara mengenai TPP sah-sah saja setiap daerah menganggarkannya, namanya juga Tambahan Penghasilan Pegawai dan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tetapi tetap harus memperhatikan asas kewajaran, kepatutan dan kemampuan daerah kita,
Nah saat ini keuangan daerah kita sedang defisit yang nilainya tembus diangka 200 milyar rupiah, pertanyaannya apakah wajar dan patut kalau Tim TAPD dan Tim Banggar menganggarkan serta mengesahkan anggaran tersebut,” tegas Taufik.
Dalam hal ini Kami dari Fraksi Gerindra prinsipnya sepakat TPP prestasi kerja tetap dianggarkan karena itu sebagai suplemen/vitamin buat kawan-kawan ASN agar tetap semangat dan memiliki prestasi dalam bekerja melayani masyarakat kita, tetapi dengan catatan tanpa dilakukan pemotongan sebesar 18 % sebagai mana Surat Edaran Bupati tertanggal 27 Juli 2021 yang lalu, termasuk tidak sependapat dilakukannya pemotongan gaji honor daerah sebesar Rp. 500.000,- /per bulan terhitung dari September sampai Desember 2021,” beber Taufik.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka minta kepada kawan-kawan yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka untuk memangkas anggaran biaya TPP Beban Kerja pada saat Pembahasan RAPBD perubahan tahun 2021 nanti dan tetap menganggarkan gaji buat para honor daerah sesuai penghasilannya tanpa dilakukan pemotongan Rp. 500.000,- /per bulan sampai dilakukannya perampingan Honda kedepan.
” Seharusnya sebagai Ketua Tim TAPD memiliki rasa malu di tengah-tengah situasi pendemi saat ini kalau tetap memaksakan kehendak untuk menganggarkan biaya TPP Beban Kerja dalam RAPBD perubahan tahun 2021,” tambah Dia.
Taufik menjelaskan, Karena kalau dilihat dari namanya saja sudah tidak pas/cocok Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja (TPP-BK), kenapa seperti itu karena sudah menjadi resiko dan tanggung jawab seorang Apratur Sipil Negara untuk mengabdi dan berbakti kepada Bangsa dan Negara ini,
” Sehingga yang namanya pekerjaan itu pasti ada beban dari sebuh pekerjaan, kalau ingin lepas dari beban pekerjaan silakan menggundurkan diri saja dari ASN,” katanya.
Dikatakan Taufik, Prinsipnya ada dua hal perlu kami ingatkan kepada Saudara Sekda selaku Ketua Tim TAPD Kabupaten Bangka yaitu:
Pertama untuk segera menyampaikan kepada publik melalui media massa dan online terkait dasar hukum, alasan dan pertimbangan kenapa OPD yang memiliki beban kerja seperti Dinas Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan tidak menerima TPP Baben Kerja tersebut.
Kedua untuk tidak memasukan anggaran TPP Beban Kerja lagi pada saat RAPBD Perubahan tahun 2021 nanti.
Kami tunggu itikad baik Sekda Bangka untuk menyampaikan ke publik masalah itu, sebelum kami dari Fraksi Gerindra menyurati permasalahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara & Reformasi Birokrasi.
Sementara Sekda Bangka Andi Hudirman selaku Ketua Tim TAPD Kabupaten Bangka saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. (aditya)
